Semarang, 10 Desember 2024 – Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat ke-4 dalam kategori Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2024. NTE adalah nilai rupiah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi KTH dalam kurun waktu tertentu. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, ST., MT. enghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Jawa Tengah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kelompok tani hutan pada kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.
Dalam sambutanya Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan baik di pusat, UPT KLHK maupun di pemerintah daerah. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada instansi penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah aktif melaksanakan penyuluhan kehutanan dalam rangka pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
Capaian NTE yang tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) yang pengembangannya didukung oleh pusat dan pencatatan nilai transaksinya oleh pemerintah daerah melalui dukungan Penyuluh Kehutanan menunjukkan bahwa upaya pendampingan di tingkat tapak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kehutanan melalui upaya memandirikan KTH dan mensejahterakan anggota dan keluarga termasuk di dalamnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia A. Palguna Ruteka dalam laporannya menyampaikan jumlah penyuluh kehutanan saat ini tercatat sebanyak 10.050 orang, terdiri dari 3.138 orang Penyuluh Kehutanan ASN, 6.029 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan 883 orang Penyuluh Kehutanan Swasta yang tersebar di 38 Provinsi. Jawa Tengan saat ini memiliki jumlah penyuluh kehutanan ASN sebanyak 352 orang dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) sejumlah 1.223 orang. Penyuluh kehutanan telah berperan dalam pencapaian target dalam pemberdyaan masyarakat dan pembangunan kehutanan melalui pendampingan proses pengurusan ijin dan pasca ijin Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Lestari serta Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya.
Kegiatan penyuluhan kehutanan di Indonesia yang dilakukan oleh para Penyuluh Kehutanan telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan kehutanan. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya 26.300 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang didampingi hingga menghasilkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH sebesar Rp. 1.285.729.205.392,- (satu triliun dua ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) per 9 Desember 2024. Penyuluh Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berkontribusi dalam pencapaian tersebut dengan capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang tercatat pada aplikasi SIMLUH sebesar Rp. 39.801.276.792 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah.
Penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi seluruh pihak dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok tani hutan khususnyà bagi penyuluh kehutanan. Bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) prestasi ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk lebih inovatif dan produktif dalam memanfaatkan potensi hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya. Penghargaan ini membuktikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal dan memotivasi agar pengelolaan hutan lestari berkelanjutan memberikan dampak ekonomi secara nyata kepada masyarakat dan berkontribusi positif dalam pencapaian PDRB Nasional.