LAHAN KOMPENSASI IPPKH PT. SEMEN GROBOGAN DAN PT. INDONESIA POWER

LAHAN KOMPENSASI IPPKH PT. SEMEN GROBOGAN DAN PT. INDONESIA POWER

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan yang tidak dapat dielakkan berpotensi mengurangi luas kawasan hutan di Jawa Tengah. Namun demikian, dengan adanya kewajiban penyediaan lahan kompensasi dengan luas melebihi luas kawasan hutan yang digunakan oleh pemohon, justru berpotensi menambah luas kawasan hutan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada penggunaan kawasan hutan oleh PT. Semen Grobogan dan PT. Indonesia Power.

Semen Grobogan yang mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas ± 31,4 Ha berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.171/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/ 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Gamping pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Grobogan telah menyediakan lahan kompensasi seluas 64,650 Ha di Kab. Tegal. Sementara itu, PT. Indonesia Power yang mendapatkan IPPKH seluas ± 1.956 m² berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.677/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 dan Nomor SK.769/Menlhk/ Setjen/PLA.0/10/2019 untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) di Kab. Pekalongan telah menyediakan lahan kompensasi seluas 4,150 hektar di Kab. Tegal.

Sesuai dengan ketentuan, lahan kompensasi IPPKH a.n PT. Semen Grobogan dan PT. Indonesia Power harus ditetapkan menjadi kawasan hutan. Sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, lahan kompensasi harus dilakukan penunjukkan menjadi kawasan hutan, pembuatan peta dan trayek batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, supervisi dan peninjauan lapangan oleh panitia tata batas, pembahasan hasil tata batas, serta pelaporan hasil tata batas kepada menteri.

Lahan kompensasi IPPKH a.n PT. Semen Grobogan telah dilakukan penunjukkan menjadi kawasan hutan pada tanggal 27 Januari 2022 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.71/Menlhk/Setjen/ PLA.2/1/2022, sedangkan IPPKH a.n  PT. Indonesia Power ditunjuk menjadi kawasan hutan pada tanggal 11 Januari 2022 melalui Keputusan Nomor SK.24/Menlhk/Setjen/ PLA.2/1/2022. Pembuatan peta dan trayek batas keduanya telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022 sebelum dilakukan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas setelahnya.

Pada tanggal 1-2 September 2022 lahan kompensasi a.n PT. Semen Grobogan dan PT. Indonesia Power telah dilakukan supervisi dan peninjauan lapangan oleh Panitia Tata Batas yang terdiri dari BPKH Wilayah XI, DLHK Prov. Jawa Tengah, Dinas PUPR Kab. Tegal, Kantor Pertanahan Kab. Tegal, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal dan Camat Lebaksiu dengan didampingi pihak PT. Semen Grobogan dan PT. Indonesia Power.

Setelah melakukan supervisi dan peninjauan lapangan, pada tanggal 5 September 2022 Panitia Tata Batas melakukan pembahasan hasil tata batas dan pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) di KPH Pekalongan Barat.

Dengan penandatanganan BATB, selangkah lagi lahan kompensasi IPPKH a.n PT. Semen Grobogan dan PT. Indonesia Power akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, luas kawasan hutan di Jawa Tengah akan bertambah 36,544 Ha. Dengan adanya kewajiban reboisasi pada lahan kompensasi tersebut, maka akan menambah kualitas kawasan hutan yang ditetapkan. (Sy_PEH Muda).